Bupati: Satuan Pol PP Jadi Garda Terdepan Ketapang

Ketapang – Ketapang- Satuan Polisi Pamong Praja diharapkan Bupati Ketapang, Martin Rantan SH menjadi Praja Wibawa. Karena itu, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ketapang menjadi garda kedepan dalam rangka menjaga kewibawaan pemerintah daerah dan penegakan peraturan daerah.

Penegasan tersebut disampaikannya ketika meninjau peralatan Pemadam kebakaran (Damkar) di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ketapang, Rabu (10/1) siang.

Bupati Ketapang yang berkunjung ke Kantor satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ketapang sekitar pukul 11.30 WIB langsung meninjau peralatan pemadam kebakaran. Peralatan yang ditinjau tersebut baik modbil pemadam kebakaran, mesin pemadam dan peralatan lainnya. Begitu juga dengan pos kesiagaan pemadam kebakaran.

Peninjauan yang dilakukan Bupati ketapang tersebut langsung dididampingi Kepala Satuan Polisi
pamomng Praja Kabupaten Ketapang, Muslimin S.Ip, bersama kabag Humas dan Protokol Setda Ketapang, Drs Nugroho Widyo Sistanto, M.Si. Selain itu, tampak juga jajaran satuan Polisi pamong praja seperti sekretaris
satuan Polisi Pamong Praja, dan para kepala bidang yang ada di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Ketapang.

Kelengkapan peralatan pemadam kebakaran dalam mengantisipasi insiden, dinilai sangat penting oleh Bupati ketapang. Terlebih lagi, sebuah musibah sifatnya selalu mendadak dan memerlukan kesiagaan penuh selama 24 jam dari petugas. Tidak menutup kemungkinan, dengan adanya insiden, petugas yang piket terpaksa harus tetap bekerja diluar jam yang telah ditentukan.

Selain melihat kondisi peralatan dan personil bidang pemadam kebakaran dan satuan polisi pamong praja, Bupati ketapang juga
meninjau kondisi pos kesiagaan pemadam kebakaran. Setelah itu, Bupati kemudian memberikan pengarahan kepada seluruh anggota satuan polisi
pamong praja, baik bidang pemadam kebakaran, maupun bidang ketertiban dan perlindungan masyarakat.

“Setelah kita lakukan pengecekan tadi, ternyata semua siap, sewaktu
kita cek mesin, ternyata mesin bisa menyala,” tegas Bupati Ketapang.

Semua peralatan yang ada, khususnya dalam mengatasi musibah kebakaran ditegaskan Bupati Ketapang harus dalam kondisi siap. Sehingga dengan
peralatan yang siap, maka diharapkan tidak ada kendala pada saat insidentil. Mungkin kasat pol pp sudah bicara. Dalam meningkatkan kapasitas Pol PP sebagaimana Tugas Pokok dan fungsinya, Bupati Ketapang menyakini bahwa Kepala satuan Pol PP yang belum lama ini
dilantik sudah memberikan pengarahan kepada jajarannya.

Oleh karena itu, kedepan Bupati Ketapang meminta seluruh jajaran satpol PP ketapang manjadi Praja Wibawa. Maksudnya Pol PP harus menjadi garda terdepan dalam menjaga kewibawaan pemerintah daerah dan menegakkan peraturan daerah. Pentingnya penegakan Perda dilakukan Pol PP sebagai Tugas Pokok dan Fungsinya karena akan berdampak pada peningkatan pendapatan Asli daerah.

Karena itu, Bupati Ketapang meminta Satuan Pol PP tidak
menjadi organisasi papan nama saja. Selain berada di Ibukota ketapang, ditegaskan Bupati bahwa anggota satpol PP menyebar di beberapa kecamatan dan pos pejagaan. Karena itu dalam melaksanakan tugas pokok
dan fungsinya, diharapkan Satpol PP bisa mendapat apresiasi banyak
pihak. Karena itu, secara perlahan-lahan anggota Pol PP akan diberikan pelatihan peningkatan kapasitas building. Dengan begitu, anggota satpol PP dalam bertindak memiliki standar operasional prosedur (SOP).

“Sehingga Pol PP bertindak sesuai dengan prosedur,” ujar mantan
anggota DPRD Provinsi Kalbar.

Lebih lanjut Martin Rantan SH menyebutkan bahwa Satpol PP adalah satu komando alias tidak ada matahari kembar. Dalam melaksaanakan tugas Pol PP harus satu komando yang terletap pada kepala satuan Polisi Pamong Praja.

Selanjutnya dalam menjalankan tugas dari kepala satuan polisi pamong praja didelegasikan kepada para sekretaris kemudian ke kepala bidang dan diteruskan ke kepala seksi dan anggota. Dalam melaksanakan tugas, satuan polisi pamong praja, papar Bupati Ketapang menerapkan tindakan
yang bersifat semi militer. Jadi dalam pelaksanaan tugas, tidak
diperlukan yang sifanya banyak diskusi. Tetapi bekerja berdasarkan
komado dari atasan. Atasan langsung yang dimaksud bisa penugasan dari Bupati Ketapang yang diteruskan ke Kasat Pol PP, atau juga hasil dari koordinasi Pemerintah Daerah bersama Forkopimda.

“Disini saya melihat uniform atau seragamnya ada yang masih bagus
karena upah potong bayar sendiri, tapi ada juga yang sudah tidak
layak pakai. Pelan-pelan akan kita fasilitasi, karena jujur, saudara-saudara ini bekerjasama dengan saya selama 24 jam,” tegas
Bupati ketapang, Martin Rantan.

Bupati Ketapang menyebutkan ada yang piket tapi tidak pulang ke rumah. Karena itulah, melihat kondisi yang ada di lingkungan satpol PP Ketapang, Bupati Ketapang menyebutkan, ia mengarahkan apakah gedung di
berdekatan Pol PP bisa dipindahkan atau tidak. Jika bangunan tersebut bisa dipindahkan berarti pos Damkar bisa ikut dialihkan, dan lokasi yang saat ini focus tempat latihan dan kesiagaan.

“Pelan-pelan lokasi Kantor Bupati Ketapang ini akan kita bangun,
yang pertama adalah bangunan Kantor bupati, wakil bupati, sekretaris asisten dan para kabag , kemudian Kantor badan pengelola keuangan dan Asset daerah, badan kepegawaian dan polisi pamong praja,” paparnya.

Ia mengharapkan sebelum mengakhiri masa jabatan, sudah tuntas dilakukan penataan kompleks Kantor Bupati Ketapang. Sehingga, suatu saat jika dirinya sudah tidak lagi menjabat Bupati Ketapang, ia sudah mengukir sejarah memberikan perhatian kepada Kompleks Kantor Bupati Ketapang maupun Satuan Polisi Pamong Praja, sehingga eksistensinya bisa menjadi harapan masyarakat Kabupaten Ketapang.